Hukum Politik Uang Dalam Pemilu

Kondisi polotik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang (Money politik), baik baik pada saat pemilu untuk memilih Gubernur, memilih anggota legislatif (DPR), memilih presiden, Bupati, bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa (pilkades), dan ironisnya kadangkala merembet smpai pada pemilihan ketua organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam.

Dalam upaya pencapaian tujuan politik ada yang berbentuk pengerahan massa, lobi-lobi,pendekatan pejabat,tokoh dan masyarakatyang semua memerlukan biaya, ada yang disebut dengan transport,uang jasa,konsumsi lembur,dan lain lain. Pengeluaran biaya dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud mungkin berupa gaji tetap (sudah menjadi profesinya), tambah uang lembur, atau pemberian yang sama sekali tidak pernah dilakukan kecuali waktu ada tujuan tersebut.

Money politics atau politik uang adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.

Hal-hal yang mendorong terciptanya Money Politics,dimasyarakat adalah sebagai berikut:

Dan diantara money politics yang merebak di masyarakat kita yakni: a. Pemberian hadiah dengan penukaran kupon b. Pemberian bantuan kepada masyarakat.

Persoalan money politics harus dilihat dari segi unsur-unsur yang melingkupi.dalam hal ini money politics mengandung dua unsur pertama sebab yakni ada maksud dan tujuan untuk mempengaruhi aspirasi dan pandangan politik seseorang, dan unsur yang kedua akibat yakni akibat dari tindakan pemberian uang atau barang tertentu. Jika demikian adanya maka mempengaruhi massa pada saat pemilu sama dengan Rishwah, karena money politics secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang suap atau sogok. Dengan mengaitkan penelusuran money politics dan mengidentifikasikanya dengan Rishwah, maka pengertian Rishwah menurut tinjauan fiqih seperti kata Ulama' adalah :

الرشوة مـا يعطى لابطال حقّ , أو لاحـقاق الباطل

Yang artinya Rishwah adalah : Sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah.

Sedangkan definisi Rishwah seperti yang dikatan oleh Al-Fayyumi adalah:

الرشوة مايعطيه الشخص للحـاكم أو غيره ليحكم له , أو يحمله على مـايريد

Artinya: Rishwah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lainya agar memberi hukum menurut kehendak orang yang memberikan sesuatu itu.

Allah SWT dalam Al-Quran menyinggung praktek Rishwah pada sejumlah ayat diantaranya:

يـا أيهـا الذين أمنو لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجـارة أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم انّ الله كان بكم رحيمـا.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman jangan lah kamu sekalian memakan harta sebagian diantara kamu dengan bathil, kecuali itu adalah tijarah yang telah sisepakati bersama, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah sangat menyayangimu.

Rasulullah SAW pun secara tegas memberi peringatan untuk menjauhi praktek Rishwah, beliau bersabda:

وعن ثوبـان رضي الله عنه قـال : لعن رسول الله صلّى الله عليه وسـلّم الراشى والمرتشى , والرائش, يعني الذي يمشي بينهمـا ( رواه أحمد والبزار, والطبراني)

Artinya : Hadits riwayat sahabat Tsauban beliau berkata " Rasulullah SAW telah melaknat Tukang Suap, Penerima Suap, dan yang menjadi perantara dari kedua belah pihak.

Para ahli fiqih telah membahas masalah ini dan muncul beragam Qaul (pendapat)

Pertama: Mengatakan Haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan dalalah hadith yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang orang yang memberi suap,penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Pelaku money politics/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hokum sesuai dengan kebijakan hakim.

Kedua : Boleh jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara' yang mengatakan :

الضـرورة تبيح الحضـورات

Artinya : Keadaan darurat memperbolehkan Hal-hal yang terlarang

Menurut mereka jika memang sesorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda,dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan Rishwah/Money Politics, maka dalam situasi demikian sipenyuap tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada sipenerima suap, dalam hal ini pengusung pendapat kedua telah menyusun rambu-rambu syara' yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa harus melakukan Rishwah/Money politics sebagai berikut:

Hadith Riwayat Al-Thabari dari Wahab bin munabbih yang artinya: Jika menyuap (melakukan Rishwah/Money politics) demi mempertahankan agamamu, darahmu (nyawamu), dan hartamu maka hal itu tidakkalah haram.

Dari sini kita tahu bahwa money politics ada dua hukum menurut ulama' fiqih, namun sebagai muslim yang Wara' yang mempunyai sifat berhati hati dalam mengambil hukum maka kita haruslah bijak dalam menilai sesuatu, jika memang kita ingin selamat dunia akhirat, jauh dari fitnah, maka marilah kita jauhi praktek money politics walaupun kita dalam keadaan terpaksa, untuk memperkuat pendapat ini cobalah lihat hasil bakhtsul masail dipesantren sidogiri yang mengatakan bahwa Money politics haram li sadd al-dhari'ah. Wallahu a'lam bi Al-Shawab.